Ada Gempa Politik dari Istana ke Geng Solo
Koran Sibolga Ada Gempa Politik Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto memicu apa yang disebut “gempa politik kecil”, dengan resonansi yang kuat hingga ke Solo — kota yang kerap diasosiasikan dengan kekuatan politik Presiden Jokowi.
Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan bahwa ini bukan semata keputusan hukum, melainkan sinyal adanya pergeseran kekuasaan dan penghentian balas dendam politik yang selama ini diduga dilakukan oleh “Geng Solo” di era sebelumnya
Analisis Rocky Gerung: Kriminalisasi sebagai Alat Politik
Menurut Rocky, kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto sejak awal sarat muatan politik. Tom dijerat kasus korupsi impor gula sedangkan Hasto dituduh kasus suap terkait PAW Harun Masiku—dua keputusan hukum yang diinterpretasi sebagai upaya mematikan figur oposisi dan kader PDIP muda
Ia menyebut praktik ini sebagai bagian dari “pasar gelap keadilan”: kekuasaan menggunakan hukum untuk mengkriminalisasi lawan politik dan petani yang melawan korporasi. Dengan rehabilitasi mereka, Prabowo dinilai mencoba melepaskan sistem hukum dari tekanan politik
Baca Juga:Muhammad Reza Pahlevi penjabat Sekretaris Daerah Labuhanbatu Selatan
Ada Gempa Politik Resonansi di Solo: Apa Artinya?
Solo menjadi simbol sentral dalam narasi ini, karena menjadi pusat dari jaringan politik Jokowi. Rocky menyebut pembebasan ini sebagai tamparan langsung bagi kekuatan yang diasosiasikan dengan Istana sebelumnya, serta indikasi bahwa Prabowo mengambil arah politik yang lebih independen dan berorientasi pada keadilan sosial
Lebih lanjut ia menekankan: panggung belakang—yakni kekuasaan tersembunyi—sering lebih menentukan daripada panggung depan. Manuver Prabowo adalah langkah sadar yang memisahkan hukum dari dendam politik, simbol bahwa sistem hukum bisa mulai dijalankan secara etis
Ada Gempa Politik Refleksi Politik & Implikasi ke Depan
a) Politik Hukum vs. Hukum sebagai Politik
Pembebasan ini dianggap sebagai koreksi atas kriminalisasi politik elit, sekaligus peringatan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat balas dendam.
b) Realignment Politik
Kesimpulan: Bermula dari Hukum, Berakhir di Politik
-
Pembebasan Tom Lembong dan Hasto bukan sekadar persoalan hukum—tapi politik besar.
-
Rocky Gerung memandangnya sebagai delete sistem kriminalisasi politik yang dulu menjerat tokoh oposisi.
