Kapolda Sumut minta Kita harus melindungi hak-hak nelayan
Sibolga, Kapolda Sumut sebuah kota pelabuhan yang tenang di pesisir barat Sumatera Utara, menyimpan banyak cerita. Dari gemuruh ombak yang menjadi sahabat para nelayan, hingga riuh rendah perjuangan melawan praktik-praktik ilegal yang merusak sendi kehidupan masyarakat pesisir. Pada Sabtu (18/5), suasana di Aula Mako Polres Sibolga menjadi berbeda—dari ruang kerja biasa, berubah menjadi panggung untuk misi besar: menjaga laut, generasi muda, dan integritas.
Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, hadir bukan hanya untuk melakukan kunjungan kerja. Ia datang membawa pesan tegas namun penuh makna. Dalam pidatonya, Agung menyerukan kepada seluruh personel Polres Sibolga agar tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga pelindung keadilan sosial—terutama bagi kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan: para nelayan.
“Kita harus melindungi hak-hak nelayan dan memastikan praktik ilegal di sektor perikanan tidak terjadi,” ujar Agung dengan nada yang serius.
Pernyataan ini bukan sekadar simbolik. Di wilayah seperti Sibolga, perikanan bukan hanya sektor ekonomi—ia adalah urat nadi masyarakat. Namun realitasnya, praktik penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap yang merusak, hingga dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan laut menjadi masalah laten yang terus menghantui.
Laut sebagai Ladang Kehidupan
Kapolda Sumut Nelayan bukan hanya pencari ikan. Mereka adalah penjaga laut, pelaku ekonomi lokal, sekaligus korban pertama dari kebijakan yang tak berpihak atau penegakan hukum yang lemah. Kapolda Agung melihat pentingnya peran polisi bukan hanya untuk menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk hadir sebagai jaring pengaman sosial.
Langkah ini sangat strategis. Ketika polisi turun tangan melindungi nelayan, mereka sejatinya sedang menjaga ketahanan pangan, memperkuat ekonomi lokal, dan membangun relasi yang sehat antara aparat dan warga.
Baca Juga: Tunggal Putra Paceklik Gelar All England 25 Tahun, Ini Saran Untuk Jonatan dkk
“Kehadiran polisi harus bisa dirasakan manfaatnya. Setiap persoalan harus diselesaikan dengan cara-cara yang mengedepankan integritas dan kepekaan sosial,” lanjut Agung.
Profesionalisme di Era Kompleksitas
Kapolda Agung juga menekankan pentingnya personel menjalankan tugas secara profesional dan mandiri. Di zaman yang serba cepat dan kompleks ini, polisi tidak cukup hanya menjalankan instruksi. Mereka harus berpikir kritis, mampu mengambil keputusan secara tepat di lapangan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
“Personel harus dapat beradaptasi dalam setiap satuan kerja, dan mampu mengelola kinerja secara mandiri,” katanya.
Arahan ini bukan basa-basi. Ini adalah refleksi atas tuntutan zaman di mana institusi penegak hukum ditantang oleh ekspektasi publik yang makin tinggi. Profesionalisme bukan hanya soal teknis, tapi juga soal etika, transparansi, dan konsistensi dalam menegakkan hukum.
Musuh di Dalam Rumah: Narkoba dan Premanisme
Namun laut yang tenang bukan berarti tanpa badai. Salah satu ancaman paling serius bagi Sibolga dan wilayah sekitarnya adalah narkoba dan premanisme. Kapolda Agung dengan tegas menyebut dua isu ini sebagai prioritas utama.
“Narkoba merusak generasi muda, begitu juga dengan premanisme yang mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.
Penanganan narkoba bukan sekadar soal penindakan, melainkan juga tentang rehabilitasi, edukasi, dan kerja sama lintas sektor. Polisi tidak bisa sendiri. Mereka butuh peran keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan tentu saja—dukungan kebijakan pemerintah yang holistik.
Apresiasi dan Harapan
Kapolres Sibolga, AKBP Achmad Fauzy, menyambut baik arahan Kapolda dengan penuh rasa terima kasih. Ia berkomitmen untuk menindaklanjuti pesan tersebut bersama seluruh jajarannya.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Kapolda. Ini menjadi energi positif bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
