Kasus jalan di Sumut KPK Periksa Tiga Jaksa Kejagung dalam Kasus Jalan Sumut
Koran Sibolga – Kasus jalan di Sumut Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut—senilai kurang lebih Rp231,8 miliar—telah menjadi sorotan utama KPK. Kasus ini bahkan berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 26 Juni 2025 yang melibatkan sejumlah pejabat PUPR dan pihak swasta terkait proyek jalan nasional dan renovasi col, terbagi ke dalam dua klaster besar
Sebagai kelanjutan penyidikan, KPK kemudian memanggil berbagai saksi—termasuk eks-Bupati, aparat keamanan, serta kepala pengadilan setempat—dan menyisir aliran dana suap ke pihak eksekutif dan legislatif di daerah
Yang jadi sorotan kini: tiga jaksa dari Kejagung turut diperiksa oleh KPK, sebagai langkah strategis memastikan transparansi dan efektivitas penyidikan. Menurut Jubir KPK, Budi Prasetyo, pemeriksaan diadakan “dari sisi etiknya”, menunjukkan kolaborasi antara lembaga penyidik yang kian diperkuat, bukan konflik internal
Baca Juga: Liga Italia Juventus buka musim baru dengan kemenangan 2-0 atas Parma
Kasus jalan di Sumut Mengapa KPK Juga Memeriksa Jaksa?
Mengawasi Institusi Penegak Hukum Sendiri
Pemeriksaan ini mencerminkan bahwa KPK tidak ragu menyoal tindakan pihak penegak hukum sendiri demi terungkapnya fakta—menandai semangat superpartisan dalam memberantas korupsi, dan memperkecil potensi konflik kepentingan
Efektivitas Penyelidikan Mendalam
Kasus ini melibatkan banyak pihak—mulai dari Pemprov, rekanan swasta, hingga lembaga hukum. Keberadaan jaksa dalam alur penyidikan bisa jadi memiliki informasi penting terkait proses hukum dan prosedur di daerah.
Menghindari Praktik “Pelindungan Lembaga”
Dengan melibatkan jaksa dalam pemeriksaan, KPK memastikan tidak ada kesan pelindungan atau bahan tertutup antar-lembaga, menjaga kepercayaan publik terhadap transparansi penegakan hukum.
Peta Kasus: Siapa Saja yang Terlibat?
| Pihak yang Diperiksa | Peran / Institusi |
|---|---|
| Tiga Jaksa dari Kejagung | Diduga terkait dalam proses etika atau koordinasi seputar kasus jalan Sumut |
| Mantan Kajati Sumut Idianto | Sebagai saksi soal proses pembangunan dan preservasi jalan |
| Eks-Bupati Mandailing Natal | Diperiksa sebagai saksi di Medan dalam pelacakan aliran dana |
| Kajari dan staf Kejari Madina | Diperiksa oleh KPK di BPKP Medan untuk menelusuri keterlibatan instansi hukum |
Sudut Pandang Publik & Profesional
Seorang pengamat menyatakan bahwa “tidak ada lagi ruang aman bagi aparat yang bermain dalam proyek-proyek bernilai besar”
Kesimpulan: Integritas dan Sinergi Penegakan Hukum
Pemeriksaan jaksa oleh KPK dalam menunjukkan bahwa tidak ada ruang istimewa bagi siapa pun—bahkan aparat penegak hukum—dalam penyidikan. Ini sinyal kuat bahwa ketegasan terhadap pelanggaran berlaku universal.
