TKD Sumut Dipangkas Rp 1,1 Triliun, Bobby Nasution Ungkap Dampaknya ke Gaji ASN dan PPPK
Koran Sibolga — TKD Sumut Dipangkas Keputusan pemerintah pusat memangkas anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau yang dikenal dengan istilah Tambahan Kinerja Daerah (TKD) di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1,1 triliun menjadi sorotan berbagai kalangan. Wali Kota Medan, Bobby Nasution, turut angkat suara terkait dampak pemangkasan ini, khususnya terhadap penghasilan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pemangkasan TKD: Apa yang Terjadi?
Di Sumatera Utara, total pemangkasan mencapai Rp 1,1 triliun, angka yang cukup signifikan dan menyulitkan daerah dalam menjaga stabilitas anggaran belanja rutin.
Bobby Nasution: “Perlu Penyesuaian, Tapi Hak ASN dan PPPK Harus Dijaga”
Menanggapi kondisi ini, Bobby Nasution menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan sedang melakukan evaluasi anggaran agar hak-hak pegawai tetap terpenuhi semaksimal mungkin.
“Memang ada pemangkasan dari pusat, dan ini bukan hanya terjadi di Medan, tetapi di seluruh Sumut. Kami saat ini sedang hitung-hitungan kembali agar bisa tetap mengakomodasi gaji dan tunjangan para ASN maupun PPPK,” jelas Bobby dalam pernyataannya kepada media.
Bobby menambahkan, prioritas utama pemerintah kota adalah memastikan gaji pokok dan tunjangan fungsional ASN dan PPPK tidak terganggu. Namun, ia juga tak menampik kemungkinan bahwa komponen insentif atau tambahan penghasilan bisa mengalami penyesuaian, terutama untuk jabatan-jabatan struktural.
Baca Juga: Klasemen Grup B dan Peluang Indonesia Lolos Piala Dunia Usai Kalah dari Arab Saudi
TKD Sumut Dipangkas Nasib Gaji PPPK Jadi Perhatian Khusus
Salah satu kelompok yang paling terdampak oleh pemangkasan ini adalah para PPPK, yang jumlahnya terus bertambah seiring dengan rekrutmen besar-besaran dalam dua tahun terakhir.
PPPK umumnya belum mendapatkan tunjangan yang sama seperti ASN tetap, sehingga TKD menjadi salah satu penopang utama penghasilan mereka. Dalam situasi pemangkasan anggaran, kekhawatiran pun muncul dari kalangan PPPK mengenai kelangsungan gaji dan tunjangan yang layak.
Bobby menyebut bahwa Pemko Medan tengah mengkaji skema khusus agar para PPPK tidak kehilangan hak-hak dasar mereka. “Jangan sampai semangat mereka untuk bekerja dan mengabdi terganggu hanya karena kendala teknis anggaran. Kita akan cari solusi terbaik,” ujarnya.
Efek Domino ke Daerah
Banyak kepala daerah kini harus memutar otak untuk menyeimbangkan belanja pegawai dengan kebutuhan pembangunan dan layanan publik.
