1. Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Pilar Pemerintahan
Koran Sibolga – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2024 kepada BPK RI Perwakilan Sumatra Utara. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, agar masyarakat bisa melihat bahwa setiap rupiah digunakan untuk kesejahteraan mereka
2. Memulai Kota Sehat dari Sistem Keuangan yang Baik
Di awal April 2025, dalam kegiatan entry meeting pemeriksaan BPK atas LKPD 2024, Rico kembali menekankan bahwa kota yang “sehat dan maju” berangkat dari sistem keuangan yang baik. Ia menyebut pemeriksaan BPK sebagai “kesempatan, bukan beban” dan menegaskan bahwa Pemko Medan menyambut proses audit dengan tangan dan pikiran terbuka
Baca Juga:BMKG prakirakan pada Selasa 2 September mayoritas daerah diguyur hujan
3. Wali Kota Medan Bukti Konsistensi dan Kredibilitas
Upaya tersebut membuahkan hasil: Pemko Medan berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam tahun berturut-turut hingga tahun 2025. Pencapaian ini menjadi bukti keberhasilan dalam mempertahankan tata kelola keuangan yang baik demi kemajuan masyarakat
4. Lebih dari Administratif: Fokus pada Efektivitas dan Penyusunan Anggaran
Saat menyampaikan tanggapan atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024, Rico mengatakan bahwa tata kelola keuangan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan berkeadilan. Ia mendukung digitalisasi sistem perpajakan agar transparan dan efisien, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal melalui sinergi dengan legislatif
5.Wali Kota Medan Sistem APBD “Rakyat” dan Manfaat untuk Publik
Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menambahkan bahwa visi Pemko Medan adalah memastikan bahwa setiap kebijakan—termasuk pengelolaan APBD—betul-betul memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, transparansi ini menjadi bentuk tanggung jawab terhadap rakyat, bukan hanya legitimasi politik semata
6.Wali Kota Medan Peran DPRD dan Sinkronisasi Kebijakan
DPRD Medan juga mendukung tujuan ini. Ketua DPRD, wong Chun sen, menegaskan kesiapan legislatif untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan inovatif—terutama dalam perumusan kebijakan pembangunan melalui forum Musrenbang RPJMD dan RKPD
Tabel Ringkasan Perspektif Kunci
| Perspektif | Sorotan Utama |
|---|---|
| Wali Kota Rico Waas | Transparansi LKPD, sambut audit BPK, efektif & akuntabel, fokus hasil nyata. |
| Opini WTP | Medan raih WTP lima/lebih tahun berturut-turut—tanda tata kelola kuat. |
| APBD Efektif dan Digitalisasi | Perlunya penggunaan anggaran tepat guna, digitalisasi pajak untuk transparansi. |
| Wakil Wali Kota | Otonomi daerah sebagai peluang; APBD harus memberikan manfaat nyata. |
| DPRD Medan | Siap kolaborasi untuk tata kelola inovatif dan transparan lewat RKPD/RPJMD. |
Kesimpulan
Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan bahwa transparansi keuangan bukan hanya keharusan administratif, tapi fondasi untuk mewujudkan kota yang adil, sehat, dan maju. Pemko Medan telah mencontohkan hal ini melalui penyerahan LKPD, dukungan terhadap audit BPK, capai pemeringkatan WTP, serta digitalisasi dan kolaborasi dengan legislatif. Semua dampaknya diharapkan terasa nyata dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.
